Permintaan DPR Pada Panitia Untuk Perluas Sosialisai Asian Games 2018

DPR menilai bahwa sosialisasi dari Asian Games ke 18 yang akan digelar di Jakarta – Palembang pada tanggal 18 Agustus – 2 September 2018 belum memadahi, sehingga masih banyak masyarakar indonesia bahkan masyarakat Jakarta – Palembang pun belum mengetahui adanya event ini. Untuk itu DPR menghimbau kepada para panitia penyelenggara Asian Games (INASGOC) dan panitia penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) 2018 untuk lebih memperluas lagi sosialisasi akan adanya penyelenggaraan event ini.

“Saya melihat, saat ini event olahraga besar di Asia ini masih minim sosialisasi. Menjelang 80 hari pelaksanaan Asian Games ke-18 tidak banyak yang tahu termasuk di Jakarta bahwa akan digelar Asian Games 2018,” kata Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro kepada wartawan di Gedung DPR.

Bagi Nizar peran serta masyarakat dalam suksesnya acara pesta olahraga terbesar se-Asia ini sangatlah peting, dengan keramahh – tamahannya masyarakat indonesia harus ikut berpatisipasi dalam menyambut peserta Asian Games dari berbagai negara di kawasan Asia.

“Oleh karena itu saya berharap panitia INASGOC, INAPGOC, pemerintah pusat, seluruh pemerintah daerah termasuk dinas, kementerian dan lembaga membumikan event ini,” ujarnya.

Kemudian, Nizar menyebutkan, ada empat sukses yang harus diwujudkan dalam event kejuaraan Asian Games ke-18 mendatang. Selaku tuan rumah, Indonesia harus berhasil sukses dalam penyelenggaraan, administrasi, prestasi, dan dalam peningkatan ekonomi. Perihal administrasi, panitia harus berhati-hati dalam menggunakan dana APBN. Sebab, satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini harus mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran mulai dari pembukaan hingga penutupan.

“Hati-hati dalam proses administrasi. Hal-hal ini yang sudah saya sampaikan saat rapat Komisi X dengan Menpora, INASGOC dan INAPGOC pada Senin (28/5) lalu,” ujarnya.

Nizar juga berharap dana triliunan rupiah yang digunakan dalam event ini juga membawa dampak baik bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Sebisa mungkin, uang itu tidak berputar-putar di perusahaan asing atau warga negara asing, tetapi berputar di Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia. “Efeknya ada, daya ekonomi ada dan mengangkat situasi keuangan,” imbuhnya.